magiccarouselsundays – Proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Raya, Padang, Sumatera Barat, berakhir ricuh pada Selasa, 11 Februari 2025. Insiden ini mengakibatkan enam orang terluka, dan markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang menjadi sasaran amukan massa yang tidak terima dengan penertiban tersebut.
Kronologi Kejadian
Penertiban dimulai pada pagi hari ketika petugas Satpol PP melakukan operasi untuk menertibkan PKL yang berjualan di area terlarang sekitar Pasar Raya. Namun, beberapa pedagang menolak untuk dipindahkan, menilai bahwa lokasi baru yang ditawarkan tidak strategis untuk berjualan.
Situasi memanas live casino ketika terjadi adu mulut antara petugas dan pedagang yang berujung pada bentrokan fisik. Dalam kericuhan tersebut, enam orang dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk beberapa petugas Satpol PP dan pedagang.
Serangan ke Markas Satpol PP
Tidak lama setelah insiden di Pasar Raya, sekelompok massa mendatangi markas Satpol PP Padang. Mereka melempari kantor dengan batu dan merusak fasilitas sebagai bentuk protes terhadap tindakan penertiban. Aparat kepolisian segera dikerahkan untuk mengamankan situasi dan membubarkan massa.
Tanggapan Pemerintah dan Pihak Terkait
Wali Kota Padang mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan kekerasan tersebut dan menekankan pentingnya penegakan peraturan demi ketertiban umum. Ia berjanji akan mengevaluasi kembali proses penertiban dan mencari solusi yang lebih baik bagi para pedagang.
“Kami memahami kesulitan yang dihadapi para pedagang, tetapi aturan harus ditegakkan demi kepentingan bersama. Kami akan berupaya mencari solusi yang win-win bagi semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Padang menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku dan mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan anarkis.
Reaksi Masyarakat
Insiden ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak menyayangkan terjadinya kericuhan dan berharap ada solusi damai yang dapat mengakomodasi kepentingan pedagang tanpa mengabaikan aturan.
Di sisi lain, beberapa warga mendukung penertiban tersebut dengan alasan bahwa keberadaan PKL yang tidak tertib mengganggu lalu lintas dan kenyamanan umum.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah Kota Padang berencana untuk mengadakan dialog dengan perwakilan PKL dan pihak terkait lainnya guna mencari solusi terbaik. Upaya mediasi diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menemukan jalan keluar yang adil bagi semua pihak yang terlibat.